KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan
karunianya penulis telah dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “ke” Selawat beriring salam penulis
kirimkan kepada junjungan Alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat
beliau sekalian.
Dalam penyelesaian penulisa makalah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih
yang sebesar-sebesarnya.
Segala usaha telah dilakukan untuk menyempurnakan
makalah ini. Namun penulis menyadari
bahwa dalam makalah ini mungkin masih
ditemukan kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan
kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan guna perbaikan di masa yang akan
datang.
Meureudu, 15 Desember 2012
Penulis
Safarni
NPM. 12106111001
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR............................................................................ i
DAFTAR
ISI.......................................................................................... ii
BAB
I PENDAHULUAN..................................................................... 1
1.1 Latar Belakang..................................................................... 1
1.2 Tujuan................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN....................................................................... 2
2.1 Kepemimpinan..................................................................... 2
2.2 Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.............................. 4
BAB III PENUTUP............................................................................... 8
3.1 Kesimpulan........................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA............................................................................. 9
|
1.1
Latar Belakang
Dalam lingkungan masyarakat banyak
aturan-aturan yang tidak tertulis yang merupakan acuan penting masyarakat pada
suatu tempat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, adapun peraturan tidak
tertulis tersebut disebut norma dan adat-istiadat. Lingkungan masyarakat
merupakan lingkungan yang dinamis dan komplek, kekompleksan lingkungan
masyarakat yang demikian membuat manusia yang merupakan bagian dari masyarakat
dan juga pelaku dalam lingkungan masyarakat dituntut untuk hidup bersama-sama
dan bekerja sama dalam suasana yang tertib dan terbimbing oleh seorang
pemimpin, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa orang
lain. Maka demi efisiensi kerja dalam upaya mencapai tujuan bersama, dan untuk
memepertahankan hidup bersama diperlukan bentuk kerja kooperatif. Semua
kegiatan kooperatif dan kara budaya itu diperlukan aturan dan perlu dipimpin.
1.2
Tujuan
Ingin mengetahui lebih dalam lagi
tentang kepemimpinan di Indonesia.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan cabang dari
kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara, sedangkan ilmu
administrasi negara adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial, dan
merupakan salah satu perkembangan dari filsafat. Dalam kepemimpinan ini
terdapat hubungan antar manusia (komunikasi Interpersonal, yaitu hubungan
saling mempengaruhi dan hubungan kepatuhan-kepatuhan atntara bawahan dan
atasan. Dalam hakikat penciptaan manusia, bisa dikatakan bahwa semua manusia
adalah pemimpin, namun dalam usaha-usaha pembentukannya diperlukan
proses-proses yang harus dilakukan guna membentuk mental dan sifat pemimpin.
Di Indonesia khususnya banyak potensi
yang mulai bermuculan terutama dari generasi mudanya. Dalam usaha menyiapkan
tenaga kepemimpinan yang musa-muda, diperlukan adanya latihan kepemimpinan di
dalam konteks kepemimpinan yang berkepribadian Indonesia, berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945 sebagai panutan.
Agar mampu melaksanakan kewajiban,
pemimpin harus dapat menjaga kewibawaan. Dia harus memiliki kelebihan-kelibahan
tertentu dibanding dengan kualitas orang-orang tertentu yang dipimpinnya.
Kelebihan ini terutama meliputi segi teknis, moral, dan semangat juangnya. Selanjutnya, di alam kemerdekaan dan
pembangunan sekarang, berhasilnya pembangunan nasional sagat bergantung pada
ikut sertanya seluruh rakyat Indonesia yang memiliki sikap, mental, tekad,
semangat, ketaatan dan kedisplinan nasional dalam menjalankan tugas
kewajibannya. Untuk hal ini perlu dibangkitkan motivasi membangun di kalangan
masyarakat luas, dan motivasi pengorbanan pengabdian pada unsur kepemimpinan
(lokal, regional maupun nasional). Sebab keteladanan yang utama-atas dasar
pengorbanan dan pengabdian pada kepentingan rakyat banyak-, maka segenap rakyat
kecil akan rela berperan serta dalam usaha pembangunan. Marilah kita bekaca
kembali kepada peristiwa sebelum kemerdekaan, ketika semua rakyat Indonesia
masih terjajah muncullah semnagat kebersamaan senasib dan seperjuangan yang
membuat rakyat Indonesia mulai bangkit dan akhirnya mampu meneriakan
kemerdekaannya. Dengan demikian, dalam era yang berbeda ini yaitu era
pembangunan diperlukan tipe kepemimpinan stimulator dan dinamisator untuk
menggairahkan semangat pembangunan di segala bidang kehidupan.
Dalam
hal ini Dr. Kartini Kartono dalam bukunya (Pemimpin dan Kepemimpinan: 2010, hal
315) menjelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh
kepemimpinan pembangunan dan para pejabat pada aparatur pemerintah, yaitu :
a. Kepemimpinan
dalam era pembangunan nasional harus bersumber pada filsafah negara, yaitu
Pancasila.
b. Memahami
benar makna dari perencanaan, pelaksanakan, dan tujuan pembangunan yang ingin
dicapai. Khusunya menyadari makna pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan fisik, demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan riil dari
rakyat, serta peningkatan kehidupan bangsa atas asas manfaat, usaha bersama,
kekeluargaan, demokrasi, serta prinsip adil dan merata.
c. Diharapkan
agar kepemimpinan Pancasila mampu menggali inti sari dari nilai-nilai tradisional
kuno yang tinggi peninggalan para leluhur dan nenek moyang kita, untuk kemudian
dipadukan dengan nilai-nilai positif dari modernisme,dalam gaya kepemimpinan
Indonesia.
2.2 Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia
Indonesia sebagai negara yang
menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, dalam
hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar mampu manjalankan roda
pemerintahan dengan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem
pemerintahannya. Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan
dimana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, pemerintah
hanya sebagai pelaksana sistem pemerintahan dimana terpilihnya para tokoh di
pemerintahan merupakan hasil dari rakyat melalui pesta demokrasi yang sering
disebut Pemilu (Pemilihan Umum), dalam acara 5 tahun sekali rakyat
berbondong-bondong untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, yang
nantinya akan memimpin negara Indonesia. Pemerintahnya yang notabene adalah
berasal dari rakyat nantinya akan menjadi pelayan rakyat, dan berkewajiban
untuk bertanggung jawab atas berjalan atau tidaknya roda pemerintahannya.
Sudah diuraikan diatas mengenai
persyaratan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh aparatur negara. Selain itu
perlu juga adanya pemahaman secara dalam mengenai nilai-nilai dari pancasila
yang merupakan asas negara Indonesia. Untuk memahami hal tersebut marilah kita
renungkan pemikiran Dr. Ruslan Abdulgani mengenai moral Pancasila dalam
kaitannya dengan kepemimpinan nasional antara lain sebgai berikut:
a. Yang
dimaksud dengan Pancasila ialah Pancasila yang tercantum pada Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945; Ketuhanan YME, Kemanusiaan Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan /Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
b. Nilai-nilai
tersebut harus dihayati, yaitu diresapi dan diendapkan dalam hati dan kalbu,
sehingga memunculkan sikap dan tingkah laku yang utama/terpuji dalam kehidupan
sehari-hari. Untuk kemudian diterapkan/diamalkan dengankesungguhan hati dalam
kehidupan bermasyarakat, karena orang menyadari sedalam-dalamnya Pancsila
sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber kejiwaan masyarakat, (sekaligus
menjadi dasar negara Republik Indonesia) untuk hidup rukun-damai bersama-sama.
c. Pancasila
dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk utuk memeluk agama
masing-masingdang beribat meurut agama dan kepercayaannya. Kebebasn beragama
adalah salah satu hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena
kebebasan itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan. Kebebasan beragam itu bukan pemberian negara, dan bukan pemberian
golongan, akan tetapi merupakan anugerah Ilahi.
Betapa pentingnya pemahaman pemimpin
tentang falsafah negaranya dikarenakan falsafah negara merupakan pandangan
hidup semua rakryat indonesia dan sebagai seorang pemimpin, pemerintah harus
mampu mengemban kewajiban untuk meuwujudkan tujuan bersama tersebut. Sebuah
pemerintahan sebuah negara khususnya harus memiliki teknis untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, dalam hal ini Prof. Arifin Abdoerachman dalam bukunya
(Teori, pengembangan dan filosofi Kepemimpinan Kerja, hal. 60-67) menjelaskan
bahwa ada 6 (enam) teknik kepemimpinan pemerintahan yaitu sebagai berikut :
a.
Teknik pematangan/penyiapan pengikut
Dalam teknik ini terdapat dua sub
teknik yaitu teknik penerangan dan teknik propaganda. Teknik penerangan
dimaksud kan untuk memberi keterangan yang jelas dan faktual kepada orang-orang
sehingga mereka dapat memiliki pengertian yang jelas dan mendalam mengenai
sesuatu hal yang menyebabkankan timbulnya kemauan untuk mengikuti pemimpin
sesuai dengan rasa hati dan akalnya. Hal ini berbeda dengan teknik propaganda
yang berusaha memaksakan kehendak atau keinginan pemimpin, bahkan kadang-kadang
bagi pengiktu tidak ada pilihan lain, dengan mengenakan ancaman-ancaman
hukuman.
b.
Teknik Human Relation
Teknik ini merupakan proses atau
rangkaian kegiatan memotivasi orang,
maksudnya yaitu keseluruhan proses pemberian motif agar orang mau bergerak.
Hal-hal yang biasa dijadikan motif yaitu pemenuhan kebutuhan, yang meliputi
kebutuhan physis, dan kebutuhan psikologis. Dorongan-dorongan untuk memenuhi
kebutuhan tersebut menyebabkan orang-orang bersedia mengikuti pemimpin yang
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
c.
Teknik menjadi teladan
Teknik menjadi teladan sangat cocok
bagi masyarakat Indonesia dewasa ini yang masih berorientasi ke atas. Dengan
memberi contoh-contoh, orang-orang yang harus digerakan itu lalu mengikuti apa
yang dilihat. Hakekatnya dari pemberian contoh ini diwujudkan dalm dua aspek,
yaitu aspek negatif dalam bentuk larangan-larangan atau pantangan-pantangan,
dan aspek posotif dalam bentuk anjuran-anjuran atau keharusan-keharusan
berbuat. Dalam rangka pemberian teladan maka si pemimpin harus dapat membatasi
dan menguasai diri, khususnya tidak menyimpang atau melanggar larangan-larangan
dan sebaliknya selalu mematuhi anjuran-anjuran. Dengan demikian orang-orang
lalu bersedia mengikuti pemimpin.
d.
Teknik Persuasi dan pemberian perintah
Teknik persuasi atau ajakan menunuuk
kepada suatu suasana di mana antara kedudukan pemimpin tidak terdapat
batasan-batasan yang jelas. Karena itu dengan persuasi ajakan-ajakan dilakukan
dengan lunak sehingga orang-orang yang diajak itu bersedia mengikuti pemimpin
dengan kemauan sendiri dan atas tanggung jawab sendiri.
Teknik pemberian perintah, yaitu menyuruh
orang yang diberi perintah untuk mematuhi yang memberi perintah melakukan
sesuatu. Di belakang perintah terdapat kekuasaan. Kekuasaan adalah wewenang
dari yang memerintah ditambah dengan kemampuan memaksakan perintah. oleh karena
itu sering kali perintah ini diperluas dengan persuasi, jadi sifatnya campuran.
e.
Teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok
Komunikasi berarti menyampaikan suatu
mkasud kepada pihak lain, baik dalam rangka penerangan, persuasu, perintah dan
sebgainya. Dalam negara demokrasi seperti negara Indonesia yang berdasarkan
Pancasila, komunikasi bersifat dua arah, yaitu Top-Down (dari atas ke bawah),
berisi perintah-perintah dan informasi-informasi, dari bawah ke atas
(Bottom-Up) berisi laporan-laporan dan saran-saran. Lain daripada itu tentunya
masih ada juga komunikasike samping. Sistem komunikasi yang cocok disesuaikan
dengan faktor-faktor, seperti; keadaan penerima, alat komunikasi, dan
sebagainya. Akhirnya dalam hal komuniksi ini perlu juga dibangun
saluran-saluran komuniksai yang jelas dan biasanya mengikuti struktur
organisasi.
f.
Teknik penyediaan fasilitas-fasilitas
Apabila sekelompok orang siap untuk
mengiktui ajakan si pemimpin, maka orang-orang tersebut harus diberi
fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan, adapun beberapa fasilitas antara
lain; Kecakapan, Uang, waktu, dan Perangsang.
BAB
III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kepemimpinan dalam pemerintahan yang
merupakan salah satu jenis kepemimpinan, ternyata mempunyai kedudukan yang
strategis dalam pelaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka
mewujudkan tujuan negara dan cita-cita nasional. Dengan memperhatikan berbagai
deskripsi tentang kepemimpinan yang ada, maka pada umumnya kepemimpinan dapat
diartikan sebagai kemampuan dan kesanggupan menggerakan orang-orang/pegikut
untuk bekerja dan mengarahkan ke tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan
yang merupakan gejala kelompok dalam kepustakaan ilmu administrasi dianggap
sebagai inti dari management, berdasarkan alasan bahwa management terutama
berhubungan dengan manusia, padahal kepemimpinan berhubungan dengan kemampuan
dan kesanggupan menggerkan dan mengarahkan orang-orang/pengikut.
Dalam kepemimpinan banyak teknik yang
dapat dikembangkan, tetapi sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat kita
dewasa ini, yang masih berorientasi ke atas, maka teknik kepemimpinan dengan
pemberian suri tauladan merupakan teknik yang sangat cocok. Lain daripada itu
perlu juga dikembangkan gaya kepemimpinan motivasi yang positif dengan
memberikan penghargaan kepada yang berhasil, bersamaan dengan gaya partisipasif
atau gaya demokratis dengan memberikan kesempatan kepada anak buah untuk
berprakarsa dan berparisipasi dalam pengambilan keputusan, dan gaya pengawasan
yang berorientasi kpeada fakror-faktor manusia sejalan dengan sila kemanusiaan
yang adil dan beradab dari Pancasila.
DAFTAR PUSTAKA
Aries
Djaenuri, Enceng, Siti Aisyah.(2009), Hubungan Pusat Dan Daerah, Penerbit
Universitas Terbuka,
Jakarta.
Badan
Kepegawaian Negara.(2001), Etika, Moral, Dan Disiplin Pegawai, Jakarta.
Covey
Stephen, R.(1997), Principle Centered Leadership, alih bahasa Julius Sanjaya,
Binarupa Aksara,
Jakarta.
(1997), The 7 Habits Of Highly Effective
People, alih bahasa Budijanto, Binarupa
Aksara,
Jakarta.
Johanis
Kaloh.(2009), Membangun Kepemimpinan Yang Efektif Bagi Pemerintahan Di
Indonesia, IPDN
Departemen
Dalam Negeri, Jakarta.
